ilustrasi petani (internet) |
Nilainya, pada 2015 mencapai Rp 20,76 triliun dan meningkat menjadi Rp 46,98 triliun di tahun berikutnya. Tahun ini yang dianggarkan oleh pemerintah adalah Rp 60 triliun.
Jokowi pun kemudian mengumpulkan para menteri ke Istana Negara, Jakarta untuk membahas persoalan tersebut.
"Pada rapat terbatas pada sore hari ini, kita akan membahas percepatan pembangunan desa," ujar Jokowi membuka rapat kabinet terbatas, Rabu (29/3/2017).
Dana APBN berasal paling besar masyarakat dalam bentuk pajak. Maka, setiap rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Desa menjadi fokus pemerintah.
"Saya titip pesan, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan," terangnya.
Dalam catatan Jokowi, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96% yang artinya hampir dua kali lipat dibandingkan persentase penduduk miskin di kota yang sebesar 7,7%.
Hal ini yang juga kemudian membuat urbanisasi yang membludak dalam beberapa tahun terakhir. Orang lebih memilih tinggal di kota dibandingkan desa. (sumber)
0 comments:
Post a Comment