 |
| beritaislamterbaru.org |
Penguatan ekonomi umat dan rakyat dapat menjadikan ekonomi Indonesia menjadi lebih kuat.
Berikut informasi mengenai rasioa gini Indonesia.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Syech Suhaimi mengatakan angka ketimpangan ekonomi atau rasio gini di Jakarta semakin meningkat. Bila pada 2014, rasio gini tercatat sebesar 0,43 persen, maka pada 2015, angka itu meningkat menjadi 0,46. Hal itu berarti kesenjangan antara orang kaya dengan orang miskin di Jakarta semakin lebar.
“Memang angka rasio gini di Jakarta mengalami kenaikan. Kalau semakin dekat ke nilai satu, artinya semakin timpang jarak antara kaya dengan yang miskin,” kata Syech seusai mendampingi petugas sensus ekonomi ke rumah dinas wakil gubernur DKI Jakarta di Jalan Besakih, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/5).
Dia melihat, kenaikan angka rasio gini di Jakarta disebabkan kenaikan pendapatan orang kaya yang terlalu cepat. Di sisi lain, kenaikan pendapatan masyarakat menengah dan bawah justru mengalami perlambatan, sehingga masyarakat menengah dan bawah tidak bisa mengejar laju pendapatan masyarakat kaya.
“Kalau dibandingkan, maka lebih cepat larinya orang kaya dibandingkan dengan larinya orang miskin. Akibatnya, memperlebar jarak ketimpangannya,” ujarnya.
Dipaparkannya, di Jakarta ada sebanyak 20 persen warga kaya yang mengalami peningkatan pendapatan drastis. Dari poin sebesar 49,79 pada 2014 menjadi 56,20 pada 2015.
Sementara itu, 40 persen masyarakat menengah mengalami penurunan pendapatan dari 14,66 ke 14,11. Sama halnya dengan 40 persen masyarakat bawah juga mengalami penurunan pendapatan dari 35,55 ke 29,70.
“Pemerintah harus waspada. Saya melihat angka ketimpangan tinggi, karena 20 persen penduduk yang pendapatannya tinggi naiknya terlalu cepat. Sedangkan 80 persen penduduk yang pendapatannya menengah dan bawah naiknya terlalu lambat. Jika dibiarkan terus menerus, maka jarak antara si miskin dan si kayak di Ibukota semakin melebar,” terangnya.
Kendati demikian, Syech menganggap wajar adanya ketimpangan tersebut. Karena bila dilihat secara ekonomi makro, cukup wajar terjadi ketimpangan di Jakarta. Karena di mana-mana, di setiap ibu kota negara, selalu terjadi ketimpangan yang lebih besar dibandingkan kota-kota lain di suatu negara.
“Memang biasa, kalau ibu kota, di mana-dimana, ketimpangannya lebih tinggi dibandingkan desa. Tetapi tetap tidak bisa dibiarkan. Tugas pemerintah daerah (Pemda) untuk menekannya. Paling tidak jangan terlalu lebar,” tuturnya. (Berita Satu)
/center>
0 comments:
Post a Comment